BERITARECEH.COM - Pemerintah Aceh secara resmi mengirimkan surat permohonan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni United Nations Development Programme dan UNICEF, guna mendukung upaya mitigasi serta pemulihan wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Pengiriman surat tersebut dilakukan sebagai langkah memperkuat kerja sama internasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh pascabencana. Pemerintah Aceh menilai kedua lembaga tersebut memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai dalam penanganan bencana besar, termasuk gempa bumi dan tsunami yang pernah melanda Aceh beberapa tahun silam.
Permohonan bantuan ini difokuskan pada dukungan lanjutan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Pemerintah Aceh mencatat, kerusakan infrastruktur akibat banjir dan longsor telah meluas di 18 kabupaten dan kota, mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia serta sejumlah warga masih dinyatakan hilang hingga memasuki pekan ketiga pascakejadian.
Dalam penanganan bencana tersebut, Pemerintah Aceh juga mencatat keterlibatan 77 organisasi dan 1.960 relawan yang berasal dari unsur lokal, nasional, hingga internasional. Para relawan tersebut terlibat dalam berbagai kegiatan pemulihan, mulai dari penanganan darurat hingga distribusi bantuan kemanusiaan.
Sejumlah organisasi telah terdaftar sebagai relawan BNPB untuk wilayah Aceh, di antaranya Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta berbagai organisasi lainnya.
Meski demikian, pemerintah RI hingga saat ini belum membuka izin bantuan internasional secara resmi untuk penanganan bencana di Sumatra. Namun, beberapa organisasi nonpemerintah telah mengirimkan tenaga relawan dan bantuan logistik dari luar negeri, termasuk dari Malaysia dan China.
