BERITARECEH.COM - Pemerintah Thailand secara resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah Raja Maha Vajiralongkorn memberikan persetujuan atas permohonan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Keputusan tersebut dituangkan dalam dekrit kerajaan yang diumumkan pada Jumat (12/12/2025), di tengah meningkatnya dinamika politik kawasan Asia Tenggara.
Langkah pembubaran parlemen diajukan oleh Anutin menyusul kegagalan pemerintah mencapai kesepakatan dengan Partai Rakyat terkait agenda perubahan konstitusi. Situasi politik kian memanas setelah kubu oposisi menyatakan rencana pengajuan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.
Anutin menilai pembubaran DPR sebagai jalan keluar paling rasional untuk mengakhiri kebuntuan politik yang berkepanjangan. “Solusi yang tepat adalah membubarkan parlemen,” ujarnya, dikutip dari BBC. Anutin, yang dikenal sebagai pengusaha besar dan mulai menjabat sebagai Perdana Menteri sejak September 2025, sebelumnya telah mengisyaratkan pembubaran parlemen pada Januari 2026.
Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Kamis (11/12/2025) malam, Anutin menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan publik.
“Ini adalah cara untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” tulisnya.
Mengacu pada laporan Reuters, pemilihan umum diperkirakan dapat digelar paling cepat pada Februari 2026. Namun demikian, sejumlah pihak menilai pemilu berpotensi memperburuk ketidakstabilan politik, mengingat Thailand memiliki sejarah panjang kudeta militer dan putusan pengadilan yang kontroversial selama dua dekade terakhir.
Pembubaran DPR dilakukan bersamaan dengan meningkatnya eskalasi konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang telah berlangsung selama lima hari. Dalam konflik tersebut, sedikitnya 20 orang dilaporkan meninggal dunia, lebih dari 260 orang mengalami luka-luka, serta ratusan ribu warga terpaksa mengungsi.
Dalam waktu dekat, Anutin dijadwalkan menggelar pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membahas upaya gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja.
Sebelumnya, pemerintahan Anutin juga menuai kritik tajam karena dinilai gagal menangani bencana banjir bandang di wilayah selatan Thailand yang terjadi bulan lalu dan menewaskan sedikitnya 176 orang.
Sebagai pemerintahan minoritas, Anutin mengakui bahwa kabinetnya mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan stabil. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh tekanan dari Partai Rakyat yang berhaluan progresif, yang mendorong mosi tidak percaya sekaligus menuntut pembubaran parlemen sebagai bentuk pertanggungjawaban politik.
Pembubaran DPR akhirnya dipilih sebagai langkah strategis untuk meredam tekanan politik yang terus meningkat, baik dari dalam negeri maupun akibat situasi geopolitik di kawasan perbatasan.
