BERITARECEH.COM - Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menolak bantuan asing dalam penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Sultan, pemerintah terbukti mampu menangani bencana dengan memaksimalkan potensi nasional. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak hanya soal teknis penanganan bencana, tetapi juga menyangkut harga diri bangsa dan upaya menjaga identitas nasional.
Sultan menyebut pemerintah memiliki alasan kuat untuk tidak bergantung pada negara lain, meskipun bantuan asing bisa menjadi opsi tambahan. Namun, ia menilai kebijakan yang ada sudah cukup untuk mendukung langkah pemerintah, termasuk keputusan belum menetapkan status bencana nasional meski korban mendekati seribu jiwa.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD, Sultan menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo, sementara DPD menjalankan fungsi pengawasan dan representasi publik.
Ia juga menekankan bahwa bantuan asing bukan faktor utama dalam proses pemulihan. Yang lebih dibutuhkan adalah kecepatan rehabilitasi, termasuk layanan penanganan trauma bagi warga terdampak, khususnya perempuan dan anak. Sultan menilai bencana ini menuntut perencanaan matang untuk meminimalkan kerugian.
Hingga kini, pemerintah pusat belum memberikan izin bagi negara lain untuk mengirimkan bantuan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasi bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut.
