entertainment

Dua Warga Gugat Pasal 15 UU Kementerian Negara ke MK, Soroti Gemuknya Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo

BERITARECEH.COM -  Kebijakan penghapusan batas maksimal jumlah kementerian dalam UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai pembengkakan kabinet berpotensi membebani APBN dan memicu inefisiensi birokrasi.

Gugatan diajukan Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama terhadap Pasal 15 UU Kementerian Negara. Mereka menyoroti jumlah kementerian Kabinet Merah Putih yang mencapai 48 hingga 49, jauh di atas batas 34 kementerian pada pemerintahan sebelumnya.

Menurut pemohon, bertambahnya kementerian berpotensi meningkatkan belanja pegawai, operasional, fasilitas pejabat, perjalanan dinas, hingga kebutuhan kelembagaan lainnya.

Kondisi tersebut dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah, terutama ketika APBN juga harus membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Permohonan itu tercatat dengan nomor 429/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menetapkan batas maksimal 34 kementerian. Mereka menilai besarnya struktur pemerintahan harus mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kepentingan masyarakat sebagai pembayar pajak.

Gugatan ini turut mempertanyakan sejauh mana kewenangan Presiden dalam membentuk kementerian perlu dibatasi agar penambahan struktur birokrasi tidak menimbulkan beban keuangan negara tanpa peningkatan kinerja yang sebanding.

Back to top button
Close