entertainment

Tok! UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Harta Hasil Kejahatan Kini Bisa Diburu Lewat Mekanisme Hukum

BERITARECEH.COM -  DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju saat diminta menyepakati pengesahan RUU tersebut.

Sebelumnya, pembahasan tingkat pertama telah diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Panja membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelum membawa rancangan aturan ke rapat paripurna.

UU Perampasan Aset mengatur mekanisme penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku, dengan prosedur dan pengawasan pengadilan.

Aturan tersebut juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, mengatur pengembalian aset kepada korban, serta memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Pengesahan ini menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset hasil kejahatan di Indonesia.

Back to top button
Close