BERITARECEH.COM - Presiden Jokowi telah memerintahkan penundaan relokasi pegawai negeri sipil (PNS) pusat ke ibu kota baru yang masih dalam tahap pengembangan, Nusantara, di Kalimantan Timur. Penundaan ini bertujuan untuk memastikan infrastruktur penting selesai terlebih dahulu, demikian disampaikan oleh seorang pejabat pada Selasa.
"Relokasi PNS ke Nusantara awalnya dijadwalkan bulan ini, dan beberapa apartemen sudah tersedia. Namun, presiden meminta agar kita menunggu hingga gedung perkantoran dan infrastruktur digital yang diperlukan sepenuhnya selesai," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, setelah pertemuan dengan presiden di Istana Negara, Jakarta.
Azwar menegaskan bahwa relokasi bukan hanya soal pemindahan fisik kantor pemerintah, tetapi juga integrasi transformasi digital dalam proses tersebut. "Presiden ingin memastikan bahwa infrastruktur digital di Nusantara sudah berfungsi sepenuhnya sebelum para pegawai dipindahkan," tambahnya.
Gelombang pertama relokasi, yang awalnya dijadwalkan dimulai pada September atau Oktober, telah ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut atas permintaan Jokowi, kata Azwar.
Ia juga mencatat bahwa meskipun 1.700 PNS diperkirakan akan menjadi bagian dari relokasi awal, hanya 14 dari 47 gedung apartemen yang direncanakan telah selesai. Sisanya diproyeksikan akan selesai pada akhir tahun ini.
Pemerintah juga sedang menyiapkan insentif finansial untuk mendukung PNS yang akan pindah ke Nusantara, tambah Azwar.
