entertainment

Skandal Judi Online di KPK: Taruhan hingga Rp 74 Juta

BERITARECEH.COM -  Sebanyak 17 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih aktif maupun yang sudah tidak bekerja, diduga terlibat dalam aktivitas perjudian online dengan nilai taruhan bervariasi antara Rp 100.000 ($6) hingga Rp 74 juta.

"Mungkin mereka hanya bosan dan memutuskan untuk bermain-main," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, pada hari Selasa.

Alex menjelaskan bahwa KPK telah menerima laporan terkait keterlibatan 17 oknum tersebut dalam perjudian online. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa delapan dari mereka masih berstatus sebagai pegawai KPK, sementara sembilan lainnya sudah tidak bekerja di komisi tersebut. Total taruhan yang dipertaruhkan oleh 17 orang tersebut mencapai Rp 111 juta.

Beberapa oknum yang terlibat perjudian online tersebut telah dipecat dari KPK karena pelanggaran lainnya, seperti pengumpulan uang dari narapidana di Rutan KPK. Saat ini, inspektorat tengah mendalami dugaan keterlibatan delapan pegawai KPK tersebut dalam perjudian online.

“Jumlah taruhannya bervariasi, ada yang Rp 100.000, dan yang tertinggi mencapai Rp 74 juta, tersebar dalam 300 transaksi. Kebanyakan taruhannya hanya Rp 100.000, Rp 200.000, atau Rp 300.000,” jelas Alex.

Alex juga menambahkan bahwa KPK belum menjelaskan kapan para pegawai tersebut mulai terlibat dalam perjudian online.

Satuan Tugas Perjudian Daring di Indonesia melaporkan adanya 4 juta penjudi daring di negara ini, dengan 40 persen di antaranya berusia antara 31 dan 50 tahun. Lebih mengkhawatirkan, 80.000 dari mereka yang kecanduan perjudian daring berusia di bawah 10 tahun, dan 440.000 berusia antara 11 hingga 20 tahun. Satgas telah memblokir 5.000 rekening bank yang diduga terlibat perjudian online dan merencanakan tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang membuat atau menggunakan rekening bank palsu serta menangani top-up game online yang terkait dengan perjudian, sambil mengintensifkan kampanye anti-perjudian.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini menemukan lebih dari 1.000 anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) terlibat dalam perjudian online. Kementerian Komunikasi telah menutup akses ke 2,95 juta situs judi online sejak Juli 2023 hingga Juni 2024.

Back to top button
Close